PRIMAIR:

---------- Bahwa terdakwa Syaekul Hadi bin Djamraji selaku Pegawai Kantor Notaris dan PPAT Nova Herawati sejak bulan April tahun 2004 sampai dengan 10 April 2021 sebagai penyetor pajak PPH dan BPHTB wajib pajak bersama-sama dengan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya selaku pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dan saksi Solihin bin Keri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, sekira bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2019, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu pada tahun 2016-2019 dengan sengaja tidak menyetorkan uang dari wajib pajak sekira 204 (dua ratus empat) wajib pajak, dengan cara memalsukan bukti setor dari wajib pajak yang menyetorkan pajak PPh-nya melalui Kantor Notaris dan PPAT Nova Herawati, SH dimana hal tersebut memperkaya diri sendiri, yakni  terdakwa Syaekul Hadi bin Djamraji dan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya serta saksi Solihin bin Keri yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.269.504.300,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang berasal dari Inspektorat Kota Jambi Nomor : WAS.02/06/LHP/-23/K/INSP/2023 tanggal 23 Juni 2023 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa Saksi Nova Herwati bekerja sebagai Notaris sejak November 2000, berdasarkan  Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : C-420.HT.03.01-Th.2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang Pengangkatan Notaris dan diangkat sebagai PPAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5-IX-2001 tentang Pengkatan 116 (Seratus Enam Belas) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya tanggal 22 Februari 2022;
• Bahwa yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk melakukan jual beli yaitu antara lain :

• Sertifikat asli;
• PBB;
• Data Penjual;
• Data Pembeli;
• Pihak-pihak membayar pajak-pajak yang harus dibayar berupa :
• PPh untuk Penjual;
• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah / Bagunan) untuk Pembeli;

Adapun data-data penjual antara lain yaitu :

• KTP (suami istri apabila sudah menikah);
• Surat Nikah;
• Kartu Keluarga;
• NPWP kalau ada;

• Bahwa mekanisme pelaporan pajak adalah awalnya laporan dari pihak notaris disampaikan kepada kepala kantor pajak untuk didisposisi oleh kepala kantor, kemudian diserahkan kepada bagian pelayanan untuk dilakukan penelitian terkait kelengkapan dokumen-dokumen, dan setelah itu diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi, selain itu Seksi Pengolahan Data dan Informasi juga melakukan perekaman transaksi notaris dan selanjutnya diteruskan ke Seksi Pengawasan dan konsultasi;
• Bahwa Terdakwa yang akan menyetorkan pajak PPh penjualan tanah dan bangunan dari 36 (tiga puluh enam) orang wajib pajak yang telah diberikan kuasa dari Notaris Nova Herawati untuk menyetorkan pajaknya kepada saksi Muhammad Nasir bin M. Duya yang merupakan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dengan nilai transaksi Akta Jual Beli sejumlah Rp. 8.193.750.000,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PPh sebesar 5 % sejumlah Rp. 409.687.500,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya tidak melakukan penyetoran pajak PPh tanah dan bangunan, dan saat itu saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya  yang akan melakukan validasi baik validasi kwitansi setor Bank 9 Jambi, Surat setor pajak (SSP) dan E-Biling bukti lampiran setor pajak, lalu pada saat terdakwa diminta saksi Nova Herawati untuk menyetorkan pajak PPh tanah dan bangunan terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya bertemu di depan Bank Mandiri Pasar Kota Jambi;
• Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan berkas setoran pajak PPh beserta lampirannya seperti foto copy KTP penjual, foto copy sertifikat, foto copy PBB, Surat Setor Pajak (SSP), E-billing, kwitansi bukti penyetoran Bank Jambi kosong lalu bahan-bahan tersebut saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya bawa kepada saksi Solihin bin Keri untuk pembuatan validasi yang ada di kwitansi bukti setor Bank 9 Jambi dan lampiran E-billing bukti setor pajak yang tidak sah setelah mendapatkan kode pajak dan kode Bank, lalu saksi Solihin bin Keri juga yang menandatangani lampiran E-billing dan menyediakan cap kantor pajak sedangkan terdakwa menunggu validasi fiktif yang dilakukan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya selama 3 (tiga) hari, setelah itu terdakwa menyerahkan uang setoran pajak PPh tersebut kepada saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya untuk dibagikan sama rata;
• Bahwa pada Tahun 2017, saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya pindah tugas ke Kantor Pajak Pratama Kuala Tungkal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi Nomor : Peng-01/WJP/27/2012 Tanggal 06 Februari 2017, terdakwa tetap menghubungi saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya saat akan melakukan setoran pajak yang diperintahkan oleh Notaris Nova Herawati, SH dan terdapat beberapa data-data setoran pajak penghasilan (PPh) atas tanah dan atau bangunan dari Januari 2017 s/d Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa dari ke-31 nilai transaksi Akta Jual Beli selama Tahun 2017 sejumlah Rp. 10.859.250.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang disetorkan oleh saksi Muhammad Nasir, SH dan terdakwa berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sedangkan untuk PPh jual beli tanah / bangunan sejumlah Rp. 271.482.250,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa dan saksi Muhmmad Nasir, SH bin M. Duya memerintahkan terdakwa untuk membawa dokumen-dokumen terkait setoran pajak tersebut ke saksi Solihin bin Keri untuk dibuatkan kode pajak dan kode Bank untuk validasi kwitansi pembayaran pajak PPh, validasi surat setoran pajak (SSP) dan validsai E-billing bukti setor pajak di Kantor pajak yang tidak asli;
• Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh terdakwa ke Notaris untuk diteliti dan ditandatangani Notaris Nova Herawati dan setelah itu dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dilakukan proses balik nama dalam akta jual beli, namun saat itu pihak BPN tidak mengetahui jika bukti setor tersebut tidak asli;
• Bahwa pada Tahun 2018, terdakwa ditugaskan oleh saksi Nova Herawati untuk membawa laporan PPAT berupa pajak BPHTB AJB Tanah dan Bangunan dan PPh. Penjualan tanah dan bangunan untuk dilakukan penyetoran, dengan nilai AJB sejumlah Rp. 10.816.808.000,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) sedangkan PPh sejumlah Rp. 270.420.200,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa kemudian terdakwa melakukan penyetoran pajak BPHTB penjualan tanah dan Bangunan tersebut ke Bank Jambi, lalu terdakwa mengambil slip setoran PPh kosong, lalu saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya meminta dokumen setoran PPh yang akan disetorkan berupa Slip Setoran dan cetakan kode biling dan dibawa ke rumah saksi Solihin bin Keri, setelah itu saksi Solihin bin Keri untuk membuat validasi Bank 9 Jambi pada Slip Setoran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan tanah dan bangunan beserta stempel dan tanda tangan teller Bank 9 Jambi dan juga membuat validasi bukti penerimaan negara atas penerimaan pajak PPh dengan stempel telah diuji kebenarannya oleh Kasi Pelayanan dan stempel Kantor Pelayanan Pajak Pratama sehingga seolah-olah bukti penyetoran tersebut asli dan uangnya sudah disetorkan;
• Bahwa pada Tahun 2019 Notaris Nova Herawati kembali mendapatkan kuasa untuk melakukan penyetoran pajak BPHTB penjualan tanah / bangunan sejumlah Rp. 9.264.864.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) serta PPh. Tanah / bangunan sejumlah Rp. 231.621.600,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa setelah dibuatkan laporan PPAT, saksi Nova Herawati menugaskan terdakwa untuk melakukan penyetoran pajak BPHTB dan PPh. Penjualan tanah / bangunan tersebut ke Bank Jambi, dan sesampainya di Bank Jambi, setelah melakukan penyetoran pajak BPHTB, terdakwa mengambil slip setoran Bank Jambi untuk penyetoran PPh yang kosong, lalu atas permintaan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya dokumen setoran PPh yang akan disetorkan berupa Slip Setoran dan cetakan kode biling dan dibawa ke rumah saksi Solihin bin Keri, setelah itu saksi Solihin bin Keri untuk membuat validasi Bank 9 Jambi pada Slip Setoran pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan tanah dan bangunan beserta stempel dan tanda tangan teller Bank 9 Jambi dan juga membuat validasi bukti penerimaan negara atas penerimaan pajak PPh dengan stempel telah diuji kebenarannya oleh Kasi Pelayanan dan stempel Kantor Pelayanan Pajak Pratama sehingga seolah-olah bukti penyetoran tersebut asli dan uangnya sudah disetorkan;
• Bahwa uang penyetoran PPh. Penjualan tanah dan bangunan sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dibagi-bagikan kepada saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya dengan cara mentransferkan ke rekening saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya yang ada di Bank Mandiri, dan juga uang pajak PPh. Penjualan tanah dan bangunan juga dibagikan kepada terdakwa dan saksi Solihin bin Keri;
• Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya dan saksi Solihin bin Keri telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp. 1.269.504.300,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara sejumlah        Rp. 1.269.504.300,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Kota Jambi Nomor : WAS.02/06/LHP-23/K/INSP/2023 tanggal 23 Juni 2023.
• Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya dan saksi Solihin bin Keri dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 nomor 22 disebutkan kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pasal 4 ayat (1) disebutkan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2016 tenyang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, Pasal 2 disebutkan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanag dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhaammad Nasir, SH bin M. Duya dan saksi Solihin bin Keri tersebut diatas, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Inspektorat Kota Jambi Nomor : WAS.02/06/LHP-23/K/INSP/2023 tanggal 23 Juni 2023 disimpulkan bahwa hal ini mengakibatkan pendapatan negara berupa pajak penghasilan atas transaksi jual beli (AJB) Tanah dan/atau Bangunan tidak masuk ke kas negara, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara  sejumlah Rp. 1.269.504.300,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus rupiah).

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----------------------------------------------------------

SUBSIDAIR:

---------- Bahwa terdakwa Syaekul Hadi bin Djamraji selaku Pegawai Kantor Notaris dan PPAT Nova Herawati sejak bulan April tahun 2004 sampai dengan 10 April 2021 sebagai penyetor pajak PPH dan BPHTB wajib pajak bersama-sama dengan saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya selaku pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dan saksi Solihin bin Keri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, sekira bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2019, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu pada tahun 2016-2019 dengan sengaja tidak menyetorkan uang dari wajib pajak sekira 204 (dua ratus empat) wajib pajak, dengan cara memalsukan bukti setor dari wajib pajak yang menyetorkan pajak PPh-nya melalui Kantor Notaris dan PPAT Nova Herawati, SH dimana hal tersebut memperkaya diri sendiri, yakni  terdakwa Syaekul Hadi bin Djamraji Atau orang lain, yakni  saksi Muhammad Nasir, SH bin M. Duya serta saksi Solihin bin Keri dengan menyalahgunakan kewenaangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :