Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan sejak putusan dibacakan.
5. Menyatakan SPH(sporadik) 2013 milik Sdr. Sucipto tidak dapat dijadikan dasar bukti kepemilikan sah atas tanah dan tanaman sawit di atasnya setelah perubahan status menjadi APL (2021).
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Demikian permohonan ini diajukan agar Ketua Pengadilan Negeri  berkenan memeriksa, mengadili, dan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya hukum dan keadilan.